Selama ini, kawasan Kiara Payung (Kirpay) dikenal sebagai lokasi perkemahan. Selain itu, daerah yang berjarak lima kilometer dari Pangkalan Damri Jatinangor ini, kerap jadi incaran mahasiswa untuk bakti sosial (baksos), khususnya pada masa ospek. Alasan utamanya, penduduk Kirpay—mayoritas buruh tani—banyak yang tergolong keluarga pra-sejahtera.

Kirpay terdiri atas dua Kelurahan, Cilayung yang masuk kecamatan Jatinagor dan Sindangsari yang masuk kecamatan Sukasari. Keduanya sama-sama bagian dari teritorial pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

Saya mengangkat Sindangsari sebagai sample untuk tugas Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial awalnya bukan karena data-data penduduk miskinnya. Data ini justru saya peroleh belakangan. Lalu karena apa? Mengenai ini saya tuliskan di bagian Refleksi.

Kembali kepada data penduduk miskin. Berdasarkan data yang saya peroleh dari BPMKS Sumedang, jumlah penduduk miskin di kecamatan Sukasari sebanyak 3498 orang. Khusus Sindangsari, terdapat 193 kepala keluarga dengan keseluruhan 342 orang penduduk miskin. Mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, lebih tepatnya buruh tani. Artinya, kebanyakan tidak memiliki lahan sendiri dan bekerja di ladang orang. Kalaupun memiliki tanah, rata-rata hanya luasnya 25 bata (petani kecil). Sedangkan pemilik lahan luas umumnya mempekerjakan buruh tani.

Berikut beberapa penggal kisah kehidupan penduduk pra-sejahtera dari Desa Sindangsari.

* * *

Sepintas, rumah berlantai dua yang letaknya persis di sebelah tempat tinggal kuwu (kepala dusun) Babakan Jawa, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang itu tampak kokoh dan sepi aktivitas. Namun, dugaan saya salah.

Begitu pintu dibuka, teriakan dan rengekan anak-anak berusia antara empat sampai delapan tahun menyambut kedatangan saya dan Iam Mariam, Kuwu Babakan Jawa. Sang pemilik rumah, Olis mempersilakan kami duduk.

Wanita berusia 42 tahun itu, menurut Iam tergolong keluarga pra-sejahtera. Awalnya saya agak ragu dengan keterangan tersebut. Tempat tinggal Olis tergolong besar dibanding tetangga lainnya. Berlantai dua dan dibangun dari bata. Namun, memang benar kata pepatah “jangan melihat buku dari sampulnya”.

Ruang tamu Olis hanya berisi sofa panjang yang busanya sudah kempes dan sebuah tempat tidur kapuk ukuran besar. Tak ada televisi atau barang elektronik lainnya. Cat temboknya kusam dan langit-langitnya ada beberapa yang hampir lepas.

“Kalau dulu mah maju. Sekarang banyak anak…,” ujar Olis seraya menyebutkan jumlah anaknya, “...sepuluh”. Putra sulung Olis berusia 21 tahun dan si bungsu 1 tahun 11 bulan.

Biaya kehidupan keluarga ditanggung sepenuhnya oleh sang suami, yang saat ini membuka usaha bengkel las di Tambun, Bekasi. Kiriman uang tak menentu. Kadang sebulan sekali, kadang dua bulan sekali. Besar kiriman antara Rp200.000,00 sampai Rp300.000,00.

Jumlah ini jelas tak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Ada sebelas perut yang harus diisi setiap harinya.

“Makan kadang tiga kali sehari, kadang dua kali,” ungkapnya. Belum lagi biaya sekolah tiga anaknya, masing-masing kelas 2 SD, 4 SD, dan 3 SMP. Jelas, tidak cukup. Karena itulah, SPP tahun ajaran 2004/2005 ketiga anaknya itu belum dibayar alias masih nunggak. Menyadari kenyataan ini, Olis berpikir tidak melanjutkan putrinya yang sebentar lagi lulus SMP ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, salah seorang putrinya yang berumur delapan tahun hingga sekarang belum masuk sekolah lantaran tidak ada biaya.

Boro-boro bayar uang sekolah, membeli susu untuk anaknya yang paling kecil pun hampir-hampir tidak mungkin. Namun demikian, selama ini Olis dan anak-anaknya belum pernah terkena penyakit yang serius dan harus dirawat di rumah sakit. Lagipula, untuk biaya berobat ke puskesmas, Olis tak terlalu pusing karena memiliki kartu sehat dan kartu keluarga miskin (gakin). Kartu ini memungkinkannya mendapatkan pengobatan gratis dari puskesmas maupun rumah sakit.

Berbeda dengan Heni (41). Sejak mengalami penyakit ¾yang menurut istilahnya¾ “pendarahan” (sepertinya berkaitan dengan rahim) dua tahun terakhir ini, ia praktis tidak dapat lagi berladang. Padahal sebelumnya, dari pekerjaan itulah ia menghidupi keluarganya.

“Waktu masih sehat dan punya ladang, sekali panen bisa dapat empat sampai lima juta,” kenangnya. Heni juga memiliki usaha sampingan sebagai ‘juru masak’. Kadang ia diminta penduduk sekitar membuat kue-kue atau masakan lainnya jika ada acara.

Kini semua tinggal kenangan. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun silam ditambah penyakit yang dideritanya, Heni tak mampu lagi berpenghasilan seperti dulu. Simpanannya sudah habis untuk biaya berobat dan check-up. Tubuhnya yang cepat lelah tidak memungkinkannya bekerja berat dan lama.

Pendidikan putra semata wayangnya pun terbengkalai. Dengan kondisi seperti itu, Heni tak mampu membiayai anaknya melanjutkan ke jenjang SMU. Sebagai lulusan SLTP, tak banyak pilihan pekerjaan yang bisa dijalani. Saat ini, putra Heni merantau ke Jakarta mengikuti suami Olis bekerja di bengkel las.          

Lantas, dari mana Heni membiayai kebutuhannya sehari-hari? “Yah… minjem sama saudara,” jawabnya seraya tertawa kecil. Bantuan lainnya adalah dari kartu Keluarga Miskin (Gakin), sebuah program bantuan bagi penduduk miskin setelah berakhirnya JPS (Jaring Pengaman Sosial).

Dalam sehari, Heni berusaha mengatur pengeluarannya tidak lebih dari Rp5.000,00. Dan setiap bulannya ia harus membayar iuran listrik sebesar Rp10.000,00.

Kalau Heni yang tinggal bertiga bersama ibu dan satu orang anak mengirit Rp5.000,00 paling besar untuk biaya makan sehari, pasangan Anang (28) dan Maemunah (27) menghabiskan dua kali lebih besar.

Untuk makan sehari Maemunah mengeluarkan Rp10.000,00. Biaya itu digunakan untuk memenuhi konsumsi pangan tujuh kepala dalam satu rumah. Mereka adalah, Maemunah dan suaminya, empat orang putri mereka ¾masing-masing berusia  tujuh, empat, dan si kembar yang baru menginjak sembilan bulan¾ serta ibu Anang.

Sebagai seorang buruh tani, Anang memperoleh pendapatan Rp10.000,00 per hari. Kadang-kadang Rp8.000,00. Atau, kalau panen bagus, ia bisa mendapat Rp15.000,00 dalam sehari. Tidak menentu. Jam kerja Anang mulai dari pukul 06.00 sampai 14.00. Jarak yang ia tempuh dari rumah ke ladang mencapai 2 kilometer.

Masalah serupa yang dialami Maemunah dan Anang sebagaimana Olis adalah biaya pendidikan. Meski putrinya baru satu yang bersekolah, tetap saja Maemunah mengalami keberatan melunasi iuran sekolah putrinya yang masih duduk di kelas 1 SD.

“Uang sekolah belum bayar dari awal masuk,” ungkap Maemunah. 

Padahal, untuk sebagian kalangan (yang penghasilannya di atas UMR tentunya), SPP yang harus dibayar Maemunah terbilang murah. Tiga ribu rupiah setiap bulan. SPP ini bisa dibayarkan sekaligus setahun pada akhir tahun ajaran.

Selain biaya pendidikan, Maemunah pun memusingkan biaya kesehatan. Jika salah seorang anaknya terserang penyakit, misalnya demam karena flu, dan harus berobat ke puskesmas sementara uang tak ada, ia sering harus nganjuk (berhutang) pada bidan.

Meski menyadari penghasilan suami jelas tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik Olis maupun Maemunah tidak bermaksud mencari penghasilan tambahan.

Alasan keduanya sama, “Anak masih kecil-kecil, kasihan ditinggal” atau “Ah… perempuan mah di rumah, ngurus anak aja”.

Ketika saya tanyakan mengapa tidak buka usaha di rumah saja, misalnya membuat kue atau menjahit, Maemunah menjawab, “Ah, repot. Banyak anak”.

Selain masalah anak, modal pun pun menjadi kendala. Ketidaktersediaan modal awal membuka usaha menyebabkan mereka enggan mencoba. Meminjam ke Bank pun tidak mereka coba lakukan dan lebih memilih mengutang atau pinjam tetangga maupun saudara saja.

Padahal, mereka bukannya tidak punya aset untuk diberdayakan. Olis misalnya, di belakang rumahnya terdapat kebun singkong milik sendiri. Namun, menurutnya, hasil kebun itu tidak seberapa. “Kecil-kecil, Neng. Buat dimakan sendiri juga enggak cukup,” paparnya.

Bila Olis dan Maemunah sepenuhnya mengandalkan pendapatan suami, tidak demikian halnya dengan Ahda (60) dan Tini (40). Untuk membiayai rumah tangganya, keduanya bekerja sebagai buruh tani. Tini tidak tinggal diam di rumah memasak atau membereskan rumah. Keduanya sama-sama banting tulang demi kelangsungan hidup.

Setiap Senin sampai Sabtu, Ahda dan Tini rutin ngarit, mencari rumput untuk makanan kambing. Ada tiga ekor kambing yang mereka pelihara. Kambing-kambing tersebut bukan milik mereka. Sebagai imbalannya, oleh si pemilik Ahda dan Tini mendapat upah sebesar Rp4.000,00-Rp6.000,00.

Untuk tambahan penghasilan, pasangan yang dikaruniai dua orang putra ini bekerja sebagai buruh tani. Penghasilannya tidak tentu, bergantung apakah ada yang memanggil untuk bekerja atau tidak. Rata-rata penghasilan mereka, antara Rp7.000,00 – Rp10.000,00. Bisa dari memacul, memetik cabai, menanam padi, jagung, singkong, dan sebagainya. Pekerjaan ini mereka lakukan mulai pukul 06.00 sampai 12.00 dengan menempuh jarak dari rumah ke sawah, 2 kilometer lebih.

Baik Olis, Heni, Maemunah, Anang, Ahda, juga Tini memperoleh cuma  sampai Sekolah Dasar. Malahan Ahda dan Tini, hanya tamat sampai kelas 2 SD.

Meski begitu, keinginan mereka untuk menyekolahkan anak, walau umumnya paling tinggi sampai SLTP, patut diacungi jempol.

“Sebenarnya menyekolahkan anak bukan karena ada biaya, melainkan memaksakan diri supaya anak bisa sekolah,” tutur Tini dalam Bahasa Sunda.

Jangankan untuk sekolah, biaya makan sehari-hari pun, seperti membeli beras, tak jarang mengutang di warung dekat rumah. Jatah beras miskin (raskin) yang hanya lima liter per kepala keluarga, terakhir mereka peroleh dua bulan lalu, sudah tak bersisa lagi.

Khusus biaya pendidikan putra bungsunya Ahda dan Tini mendapat keringanan. Pasalnya, putranya yang duduk di kelas 3 SD mendapat beasiswa selama setahun dari sekolahnya karena mendapat peringkat lima besar.

Pengeluaran yang masih harus dibayar adalah buku LKS (lembar kerja siswa) seharga Rp5.000,00 setiap buku. Sementara putranya yang duduk di kelas 2 SLTP iuran SPP-nya sebesar Rp15.000,00 per bulan.

Dari kesemua narasumber, semuanya tidak ada yang memiliki akte kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK). Alasannya, biaya mengurus yang mahal. Untuk  akte kelahiran, Rp30.000,00 per orang sedangkan KK, Rp7.500,00. Belum lagi prosedur mengurus yang lama.

Seorang warga desa menceritakan, pengurusan surat-surat tersebut biasanya dilakukan jika warga yang meminta banyak (borongan). Biasanya bulan Juli menjelang tahun ajaran baru. Itu pun tidak seluruh warga desa.  Umumnya, mereka masih merasa memiliki akte atau kartu keluarga tidak terlalu penting. Mereka yang membuat akte kebanyakan yang hendak melanjutkan ke sekolah lanjutan atas (SMU, SMEA, dan yang sederajat).

Kelengkapan sebagai warga negara yang mereka miliki biasanya hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Itu pun tidak sedikit yang masa berlakunya sudah lewat. Olis, Heni, Maemunah adalah sekian di antaranya.

Bantuan pemerintah untuk mengatasi kesulitan hidup Olis dan warga miskin lainnya, tersedia dalam bentuk Kartu Gakin dan Askes.

Gakin adalah sebuah program bantuan bagi masyarakat miskin yang dikeluarkan pemerintah sejak 2004. Program ini merupakan kelanjutan dari Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang sudah habis ‘masa tayangnya’.

Menurut penjelasanYeti Rosmiati, staf BPMKS (?), dana Gakin diperoleh dari APBD masing-masing daerah. Koordinasi wilayah Sumedang dipegang oleh BPMKS. Sementara dananya dikelola oleh instansi yang berkepentingan. Misalnya, untuk Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askes-Gakin) ditangani langsung PT Askes.

Pelayanan sosial yang didapat dengan memiliki kartu gakin meliputi beras miskin (raskin), kartu sehat (bebas biaya pengobatan), dan bantuan pendidikan. Hingga saat ini yang masih belum terealisasi adalah bantuan pendidikan.

Sayangnya, belum semua warga memperoleh pelayanan Gakin.

“Teu gaduh,Neng (enggak punya-red),” ungkap Ahda ketika ditanya mengenai kepemilikan kartu gakin.

Sekalipun punya, jangan dibayangkan kehidupan mereka akan lebih mudah dan terjamin. Misalnya saja pembagian jatah raskin yang tidak sesuai kebutuhan.

Jatah beras yang seharusnya 10 kilogram per keluarga per bulan, yang sampai ke tangan penduduk hanya lima liter sampai dua liter per keluarga. Pasalnya, Beras yang dijual seharga Rp1.100,00 per liter itu harus dibagi rata agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

Jadi, tetap saja hanya keluarga yang mampu membayar yang mendapat jatah beras banyak. Yang lainnya, harus puas dengan takaran sesuai tebal dompetnya masing-masing. Ketika mereka sudah mempunyai uang, raskin tak lagi tersedia di warung. Lagi-lagi mereka harus nombok. Bagaimana melunasinya?

Kumaha engkè... (bagaimana nanti).***(Astri)